MASOHI – Radarnasionanews.com – Kinerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Maluku Tengah kini berada di bawah sorotan tajam. Dugaan praktik “main kucing-kucingan” mencuat ke permukaan terkait penanganan hak pensiun Ismail Ely, seorang abdi negara yang hingga kini masih harus berjuang demi kejelasan hak konstitusionalnya.
Kasus yang menimpa Ismail Ely menjadi potret buram birokrasi di bumi Pamahanunusa. Meski telah memasuki masa purnabakti, proses administrasi dan keberadaan dana pensiun yang bersangkutan dinilai tidak transparan, bahkan terkesan ditutup-tutupi oleh pihak berwenang di BKD Maluku Tengah.
Birokrasi yang Bungkam
Sejumlah pihak menyayangkan sikap BKD yang hingga kini belum memberikan penjelasan resmi dan konkret mengenai hambatan apa yang sebenarnya terjadi.
Ketidakterbukaan informasi ini memicu spekulasi liar di masyarakat, termasuk adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau indikasi permainan anggaran oleh oknum-oknum tertentu di internal lembaga tersebut.
”Seharusnya hak pensiun adalah sesuatu yang sakral bagi seorang pegawai yang telah mengabdi puluhan tahun.
Jika prosedurnya dipersulit atau informasinya tidak transparan, wajar jika publik bertanya-tanya ada apa dengan BKD Maluku Tengah?” ujar salah satu pengamat kebijakan publik setempat.
Tuntutan Transparansi Radikal
Masyarakat dan pihak keluarga mendesak agar BKD Maluku Tengah segera membuka tabir kegelapan dalam kasus ini. Beberapa tuntutan utama yang kini mengemuka antara lain:
Klarifikasi Terbuka: BKD diminta menjelaskan secara rinci status berkas Ismail Ely dan mengapa terjadi keterlambatan yang tidak wajar.
Audit Internal: Mendesak Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah untuk turun tangan memeriksa alur administrasi dan keuangan terkait dana pensiunan di BKD.
Kepastian Hak:
Meminta Bupati Maluku Tengah untuk mengevaluasi kinerja pimpinan BKD jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam menghambat hak pegawai.
Peringatan untuk Reformasi Birokrasi
Kasus Ismail Ely ini diharapkan menjadi pintu masuk untuk membedah profesionalisme layanan publik di Maluku Tengah.
Jika praktik “main kucing-kucingan” ini terus dibiarkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Daerah akan berada di titik nadir.
Hingga berita ini diturunkan, pihak BKD Maluku Tengah belum memberikan pernyataan resmi terkait tudingan ketidakterbukaan informasi tersebut.Publik kini menanti, apakah keadilan bagi Ismail Ely akan segera terwujud, ataukah tetap terkubur dalam labirin birokrasi yang gelap.(E.B ollong)
