NAMLEA-Radarnasionalnews.com –
Keputusan pemerintah dan aparat keamanan untuk terus melakukan penyisiran di wilayah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Gunung Botak memicu penolakan keras dan ultimatum dari Aliansi Persatuan Masyarakat Penambang (APMP) bersama Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Buru.
Aliansi ini bersama DPD KNPI Buru secara terbuka dan tegas mendesak jajaran Forkopimda Maluku-termasuk Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam XVI/Pattimura, Bupati Buru, DPRD Kab. Buru, Polres Buru, dan Kodim 1506/Namlea untuk segera menghentikan semua operasi penyisiran yang dinilai hanya menambah penderitaan dan merampas satu-satunya sumber penghidupan masyarakat lokal di wilayah tambang emas gunung Botak.,”Gunung Botak Bukan Ilegal, Tapi Nadi Kehidupan sehari-hari masyarakat lokal kab buru
Ketua Aliansi Persatuan masyarakat penambang (APMP) Dulman Makatitta dan Ketua DPD KNPI kab Buru., Taher Fuah telah menyampaikan kepada media ini kamis. 27/11/2025.bahwa hari Jumat tanggal. 29/11/ 2025 akan melakukan aksi Damai di beberapa titik antaranya kodim Namlea.Polres Buru, Kantor Bupati dan DPRD Kab Buru,” Sehingga berita ini diturunkan
Ketua Aliansa APMP dan Ketua DPD KNPI Buru Teleh menegaskan bahwa bagi ribuan warga Kabupaten Buru, Gunung Botak bukanlah sekadar lokasi tambang ilegal, melainkan urat nadi ekonomi utama yang menghidupi keluarga mereka sehari-hari.
“Makatitta menjelaskan bahwa Kami menolak keras atas penyisiran yang tidak berperikemanusiaan ini! Penyisiran ini hanya melahirkan trauma, kriminalisasi, dan kemiskinan baru. Pemerintah harus sadar, tidak ada sumber pekerjaan lain yang cepat dan semudah untuk masyarakat kecil di Buru,” untuk dapat mencukupi kebutuhan keluarga mereka sehari hari dan kebutuhan pendidikan anak-anak mereka di dalam Daerah sendiri maupun di luar Daerah lain nya,tegas ketua Aliansa APMP.
Ketua KNPI Buru Tahe Fuah.,, menambahkan bahwa upaya penertiban tanpa solusi jangka panjang adalah kebijakan yang ‘mandul’ dan ‘berdarah dingin’.
“Kami menuntut Gubernur, Kapolda, dan Pangdam untuk memiliki hati nurani. Sebelum penyisiran dilakukan, mana solusi pengganti mata pencaharian yang dijanjikan? Wilayah tambang adalah sumber kehidupan kami.para masyarakat lokal.,, Mengambil itu berarti mematikan dapur ribuan keluarga kami.,
penekanan keras datang dari Aliansi Persatuan Masyarakat Penambang dan DPD KNPI Kab Buru bahwa segerah Hentikan Operasi Penyisiran di wilayah tambang emas gunung Botak
Mendesak aparat gabungan TNI-Polri (Polres Buru dan Kodim 1506/Namlea) untuk mengakhiri intimidasi dan penertiban yang bersifat represif di area Gunung Botak.
Mendesak Bupati dan DPRD Kabupaten Buru untuk segera memperjuangkan status WPR bagi kawasan tersebut ke Pemerintah Pusat, guna melegalkan aktivitas masyarakat dan memungkinkan pengelolaan yang lebih teratur dan ramah lingkungan.
Pemda Kabupaten Buru dan Pemprov Maluku untuk fokus pada pengembangan sektor ekonomi alternatif dan pelatihan kerja bagi masyarakat, sebagai solusi transisi yang bermartabat, bukan malah merampas sumber rezeki yang sudah ada.
Aliansi ini menggarisbawahi, jika penyisiran terus dilakukan tanpa adanya WPR atau solusi ekonomi yang konkret, maka dipastikan krisis kemiskinan di Kabupaten Buru akan semakin parah. Mereka mengancam akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang melibatkan ribuan massa jika tuntutan penghentian penyisiran tidak diindahkan.ucapnya.(Tim-01)
