Namrole – Radarnasionalnews.com – Ibarat pepatah, “sudah jatuh tertimpa tangga,” begitulah nasib tragis yang dialami para pegawai paruh waktu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Selatan.
Sudah tiga bulan keringat mereka diperas, namun hingga detik ini, hak mereka—gaji yang menjadi napas untuk menghidupi keluarga—tak kunjung dibayarkan.
Dugaan pelanggaran hukum kini mencuat ke permukaan. Secara konstitusional, penundaan pembayaran upah selama tiga bulan penuh merupakan pelanggaran berat terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan dan prinsip tata kelola”!!pemerintahan yang bersih. Lantas, di mana letak nurani para pemangku kebijakan?
“Kaset Rusak” Bernama Kas Daerah Kosong Alis Tidak Ada Uang”!!
Setiap kali tuntutan pembayaran muncul, Pemkab Buru Selatan seolah kompak memainkan “piringan hitam” yang sama. Dalil “Kas Daerah Kosong” menjadi tameng usang yang terus diulang-ulang.
Apakah benar daerah semegah Buru Selatan tidak mampu menggaji pekerjanya sendiri? Atau mungkinkah ini adalah taktik sistematis untuk melakukan pembohongan publik demi menutupi tata kelola keuangan yang amburadul?
Salah satu tokoh masyarakat setempat secara terbuka menyebut kondisi ini sebagai bukti bobroknya birokrasi.
“Pemerintah sepertinya sudah kehabisan akal. Alasan kas kosong hanyalah skenario klasik agar mereka terhindar dari tanggung jawab.
Ini bukan lagi soal uang tidak ada, ini soal kemauan politik dan integritas yang sudah mati,” tegasnya dengan nada geram.
Menggugat Tanggung Jawab Pejabat Terkait Publik kini menagih pertanggungjawaban konkret dari para pucuk pimpinan di daerah ini.
Sorotan tajam mengarah kepada:
Bupati Buru Selatan, La Hamidi
Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily,Sekda Kabupaten, Ali Awang,Kepala Dinas Keuangan
Pertanyaan besar yang kini menggantung di langit Buru Selatan”!!
Ke mana aliran dana tersebut? Apakah uang hak para pegawai ini “ditelan bumi”, atau sengaja dialokasikan untuk kepentingan-kepentingan yang jauh dari skala prioritas kesejahteraan rakyat?
Dugaan Penyalahgunaan Anggaran
Penggunaan alasan “kas kosong” yang berulang-ulang menciptakan kecurigaan adanya unsur kesengajaan.
Jika uang tersebut tidak ada, ke mana perginya postur anggaran yang telah disahkan? Publik berhak curiga bahwa ada praktik pembiaran atau bahkan penyalahgunaan anggaran yang dilakukan secara sadar untuk memutarbalikkan fakta demi menutupi celah kegagalan administrasi di tubuh Pemkab Buru Selatan.
Sampai kapan drama “kaset lama” ini akan berakhir diputar?
Apakah pegawai paruh waktu harus terus menelan pil pahit ketidakpastian sementara para elit daerah tetap duduk tenang di balik meja kerja mereka?
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tidak bisa lagi bersembunyi di balik kata “Kas Daerah kosong”. Rakyat menuntut transparansi, bukti, dan pembayaran hak yang tertunda sekarang juga”!! Kami tidak butuh janji manis Kami Butuh tindakan nyata dan transparan hak pegawai paruh waktu. (Tim – 01)
