Namlea – Radarnasionanews.com –
Genderang perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap mencekik leher rakyat kecil resmi ditabuh..!!
Ketua Gerakan Mahasiswa Pemuda Republik Indonesia (GMPRI) Buru Selatan, Akbar Latbual, mengeluarkan pernyataan keras menyikapi rencana penyisiran dan pengosongan wilayah tambang emas Waramsiat oleh aparat penegak hukum…!!
Dengan nada bicara yang bergetar menahan amarah, Akbar Latbual menegaskan bahwa rencana tersebut bukan sekadar penertiban hukum, melainkan sebuah bentuk “eksekusi mati” terhadap ekonomi rakyat adat di Buru dan Buru Selatan…!!
Pilih Hukum atau Nyawa Rakyat..!!
Akbar Latbual menantang keberanian dan nurani Kapolda Maluku serta Kejati Maluku untuk melihat realita di lapangan..!!
Menurutnya, negara tidak boleh hadir hanya untuk membawa kesengsaraan dengan dalih aturan.
“Jangan bicara hukum jika ujung-ujungnya hanya merampas piring nasi di meja makan kami..!!
Mengosongkan Waramsiat tanpa solusi adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan..!!
Kami menantang nurani Bapak Kapolda dan Kejati: Apakah kalian bangga menegakkan aturan di atas hamparan kelaparan masyarakat adat?” tegas Akbar.
Waramsiat: Benteng Terakhir Rakyat Lokal..!!
Lebih lanjut, Akbar menjelaskan bahwa saat ini akses masyarakat lokal terhadap sumber daya alam di Gunung Botak telah tersumbat oleh sistem birokrasi yang eksklusif..!!!
Waramsiat menjadi satu-satunya “nadi” yang tersisa…!!!
Penyambung Hidup: Satu-satunya sumber biaya kebutuhan pokok di tengah sulitnya lapangan kerja.
Pabrik Sarjana: Ribuan anak daerah bisa kuliah berkat hasil keringat orang tua mereka di Waramsiat…!!!
Keadilan Sosial: Akses kerja mandiri bagi warga yang merasa terasing di tanah sendiri..!!
“Jika Waramsiat ditutup, maka Kapolda, Kejati, dan Kapolres Buru harus bertanggung jawab secara moral atas gelombang putus sekolah massal dan hancurnya masa depan generasi muda di dua kabupaten ini,”
tambah Akbar dengan nada
mengancam.Ultimatum: Jangan Lawan Perut Rakyat!
GMPRI Bursel bersama masyarakat adat memberikan peringatan keras kepada Kapolres Buru dan Polsek Mako agar tidak menjadi alat untuk mengusir warga dari tanah ulayatnya sendiri.
Penyisiran dan pengosongan wilayah tersebut dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap fungsi perlindungan rakyat yang seharusnya diemban Polri..!!!
Pesan Penutup Akbar Latbual Sangat Jelas..!!
“Hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk mencekik mereka hingga mati..!!
Jika aparat tetap memaksakan kehendak tanpa solusi konkret, kalian tidak sedang membersihkan tambang—kalian sedang mengubur masa depan Buru dan Buru Selatan!”
Waramsiat adalah harga mati. Rakyat kini berdiri di persimpangan jalan: mematuhi hukum yang memiskinkan, atau melawan demi bertahan hidup.
(Tim-01)
