Namlea – Radarnasionanews.com – Integritas Kodim 1506/Namlea kini tengah diuji di meja ujian publik.
Sorotan tajam mengarah langsung pada sosok Komandan Pos (Danpos) Anahoni Atas berinisial HT, yang tindakannya dinilai bukan lagi sekadar khilaf, melainkan sebuah bentuk arogansi yang mencoreng institusi TNI di mata masyarakat Buru.
Publik kini menunggu keberanian dan ketegasan Dandim 1506/Namlea untuk segera memanggil, memeriksa, dan mengevaluasi oknum Danpos tersebut sebelum mosi tidak percaya masyarakat semakin meluas.
Arogansi “Silet” yang Melukai Rakyat Beredarnya bukti visual berupa rekaman video yang memperlihatkan sikap intimidatif Danpos HT telah menjadi bola salju yang panas.
Alih-alih hadir sebagai penengah yang mendinginkan suasana, Danpos HT justru mempertontonkan gaya kepemimpinan “otot” dengan bentakan dan nada tinggi kepada warga yang mencari keadilan.
Sikap ini dianggap sebagai bentuk kegagalan mentalitas dalam mengimplementasikan Kemanunggalan TNI dan Rakyat.
Rakyat datang mengadu untuk mencari perlindungan, bukan untuk disambut dengan arogansi seragam.
Berdasarkan hasil investigasi dan laporan di lapangan, kepemimpinan HT di Pos Anahoni Atas mencatatkan “raport merah” yang tidak bisa ditoleransi:
Matinya Rasa Keadilan: Proses penyelesaian masalah di bawah kendalinya dianggap berat sebelah dan jauh dari prinsip objektivitas.
Intimidasi Verbal sebagai Senjata: Penggunaan suara tinggi dan bentakan adalah bentuk pelecehan terhadap martabat warga sipil yang seharusnya diayomi.
Mencoreng Citra Kodim 1506/Namlea: Perilaku satu oknum ini berpotensi merusak hubungan harmonis antara TNI dan rakyat yang telah dibangun..!!bertahun-tahun di tanah Namlea.
“Kami tidak butuh komandan yang hanya gagah saat membentak rakyat kecil. Kami butuh pemimpin yang punya hati dan telinga untuk mendengar kebenaran!” — Suara Masyarakat.
Desakan Tajam untuk Dandim 1506/Namlea
Dandim 1506/Namlea diminta tidak menutup mata dan telinga. Kepercayaan publik berada di ujung tanduk. Jika tidak ada tindakan tegas, maka asumsi bahwa institusi melindungi oknum yang bermasalah akan semakin menguat.
Tuntutan Masyarakat sangat eksplisit:Panggil Segera: Dandim harus segera memanggil Danpos HT untuk dimintai pertanggungjawaban atas video viral dan laporan warga.
Sanksi Tanpa Pandang Bulu: Jika terbukti menyalahi Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, tidak ada pilihan lain selain Copot Jabatan.
Reformasi Pos Anahoni Atas:
Segera tempatkan personel yang memiliki jiwa humanis dan profesional agar fungsi TNI sebagai pengayom kembali pulih.
Keadilan tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Jika Danpos Anahoni Atas terbukti menjadi tembok penghalang keadilan, maka tembok itu harus segera diruntuhkan!
Redaksi Radarnasionanews.com!!
