Namlea – Radarnasionalnews.com –
Keadilan di Kabupaten Buru bukan lagi sekadar “katarak”, melainkan telah mati pucuk. Di bawah kepemimpinan Bupati Ikram hukum di Bumi Bupolo mempertontonkan teater komedi yang memuakkan: Rakyat kecil digebuk hingga mampus, sementara karpet merah digelar mewah untuk cukong korporasi.!!
Ekskavator Menari di Atas Luka Rakyat kecil,lewat Pantauan ini di lapangan pada Jumat (23/1/2026) di Kali Anahoni menjadi saksi bisu betapa angkuhnya kekuasaan.
Saat rakyat kecil dilarang menyentuh tanah mereka sendiri dengan dalih pelestarian lingkungan—menghilangkan nafkah dari kodok-kodok hingga bak rendaman—deru mesin ekskavator justru memekakkan telinga.
Alat berat yang diduga kuat milik Helena Ismail (PT Harmoni Alam Manisi/PT Wanshuai Indo Mining) beroperasi dengan dada membusung. Mereka seolah memproklamirkan bahwa di Gunung Botak, adalah milik koperasi sendiri seperti dibebaskan oleh pemerintah Daerah Kab Buru
Vandalisme Korporasi: Premanisme Berjubah Izin?
Kehadiran raksasa besi ini bukan sekadar mengeruk emas, melainkan melakukan invasi. Fasilitas Izin Pertambangan Rakyat (IPR) milik koperasi lokal diluluhlantakkan.!! Patok batas dihancurkan, pipa paralon diputus, dan bangunan kayu milik warga diratakan dengan tanah.
Ini bukan lagi penertiban; ini adalah aksi premanisme korporasi yang dibiarkan melenggang tanpa borgol. “Hukum kita sudah dibeli! Fasilitas kami hancur, dan Pemda hanya menonton seperti penonton bioskop!” teriak seorang warga dengan urat leher menegang.!!
Dosa Bungkam Bupati Ikram.,
Malik Mandat atau Bumkam Untuk Koperasi? Rapat Pada 9 Januari 2026 yang dipimpin Bupati Ikram seharusnya menjadi garis api Untuk Koperasi Tidak ada alat berat tanpa izin Pemda!!
Namun, komitmen itu kini menguap jadi sampah visual.
Bupati Ikram,, Malik terjebak dalam “Gagu Massal”. Diamnya sang bupati memicu spekulasi liar.!!
Apakah ada upeti yang lebih besar Dari Koperasi Terhadap Pemda Buru Hingga harga diri rakyat yang telah mempercayai Bupati Ikram Umasugi menjaga harga diri Rakyat nya malah di injak injak oleh Koperasi? Jika alat berat itu ilegal, mengapa Satgas Penertiban mendadak lumpuh? Jika legal, mengapa rakyat dipaksa lapar sementara perusahaan diberi ruang untuk merusak lingkungan?
Sementara Bupati Ikram hanya diam di tempat dan menonton atas ketertindasan Rakyat nya sendiri Di Bumi Bipolo.!!
Akses Gunung Botak dijaga ketat bak zona perang. Namun, publik bertanya: Aparat berjaga untuk melindungi lingkungan, atau justru bertugas menjadi bodyguard agar aktivitas korporasi tidak terendus!
Ketimpangan ini adalah tamparan memalukan bagi penegakan hukum di Maluku. Rakyat dipaksa tunduk pada regulasi, sementara perusahaan diduga bebas kencing di atas aturan tanpa sanksi sedikitpun.!
Tuntutan Publik Tak Bisa Ditawar:
Sita dan Kandangkan segera alat berat milik PT HAM/PT WIM yang merusak tatanan IPR.
Bupati Ikram Umasugi Harus Bicara! Jangan bersembunyi di balik dinding kantor Bupati saat rakyat nya menjerit dan menderita.
Sampai detik ini, Bupati Buru dan pihak PT HAM/PT WIM Diduga kompak melakukan gerakan “tutup mulut”. Namun ingat, diam tidak akan menghapus fakta bahwa di Gunung Botak, keadilan sedang dimakamkan secara paksa.Tetapi Harga Diri Pemda Buru seperti tidak ada artinya hingga Kepercayaan Dari Masyarakat Terhadap Bupati Ikram Umasugi kini mulai Hilang atas keputusan Bupati Ikram pada tanggal 9 Januari 2026 Lalu..!! (Tim-01)
