Namrole – Radarnasionalnews.com –
Kabupaten Buru Selatan tengah mengalami pembusukan birokrasi yang memuakkan. Tiga bulan sudah keringat para pegawai paruh waktu diperas, namun upah mereka tidak dibayarkan.
Di tengah penderitaan yang memuncak, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan justru terus-menerus membeo pada satu alibi usang yang berbau amis: “Kas Daerah Kosong.”
Kas Daerah Kosong: Modus Operandi atau Kejahatan Struktural?
Dalih “kas daerah kosong” yang terus didengungkan bukan lagi dianggap sebagai kendala keuangan, melainkan sebuah pembohongan publik yang sistematis.
Publik kini tidak lagi bisa dibodohi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah disahkan, lantas ke mana larinya porsi hak para pegawai paruh waktu tersebut?
Jika uang itu benar-benar tidak ada, maka ini adalah bukti ketidakmampuan fatal Bupati La Hamidi dan jajarannya dalam mengelola daerah.
Namun, jika uang itu ada dan sengaja ditahan, maka ini adalah tindakan perampasan hak yang diduga kuat mengarah pada tindak pidana korupsi.
Panggilan Perang bagi Kejaksaan dan Inspektorat”!!
Kami tidak lagi meminta, kami MENUNTUT agar Kejaksaan Negeri Buru dan Inspektorat Kabupaten Buru Selatan segera keluar dari zona nyaman. Jangan hanya duduk manis di balik meja sementara hak rakyat dirampas di depan mata!
Kami menuntut dilakukannya AUDIT INVESTIGATIF TOTAL atas aliran dana gaji pegawai paruh waktu selama tiga bulan terakhir.
Kejaksaan Negeri: Masuk dan periksa setiap sen aliran dana di Dinas Keuangan. Bongkar ke mana saja anggaran tersebut “berlari” selama tiga bulan ini. Apakah mengalir untuk kepentingan kelompok atau membiayai proyek-proyek yang tidak mendesak?
Inspektorat: Jangan menjadi “penonton” atas bobroknya tata kelola keuangan di rumah sendiri. Lakukan pemeriksaan internal secara transparan dan umumkan hasilnya kepada publik!
Sorotan Tajam Terhadap Para “Nakhoda” yang Lalai”!!
Kemarahan publik kini terkunci pada empat figur sentral yang dianggap paling bertanggung jawab atas sengkarut ini”!!
Bupati Buru Selatan, La Hamidi: Apakah Anda membiarkan anak buah Anda hidup dalam keterpurukan demi ego politik?
Wakil Bupati, Gerson Eliaser Selsily: Tanggung jawab moral Anda di mana? Anda adalah pengawas, namun mengapa membiarkan “perampasan” hak ini terjadi?
Sekda, Ali Awang: Sebagai panglima birokrasi, Anda yang paling tahu di mana letak kebocoran anggaran ini. Berhenti bersembunyi di balik alasan kas Daerah kosong”!
Kepala Dinas Keuangan: Anda adalah penjaga gawang keuangan daerah. Jika Anda tidak bisa menjelaskan ke mana hilangnya hak pegawai, maka Anda layak dicopot karena terbukti gagal dalam mengelola hak pegawai paruh waktu atau anda juga terlibat dalam panggung sandiwara Kas Daerah Kosong”!
“!! Rakyat Menuntut Keadilan, Bukan Drama”!!
Drama “kaset rusak” kas daerah kosong ini harus segera diakhiri. Rakyat Buru Selatan tidak butuh janji manis. Rakyat butuh BUKTI dan KEPASTIAN.
Kepada Kejaksaan Negeri dan Inspektorat: Segera lakukan audit, investigasi, dan tindak tegas siapa pun yang bermain di balik layar.
Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, maka publik memiliki hak penuh untuk meyakini bahwa institusi pengawas pun turut bermain atau menutup mata atas penderitaan pegawai paruh waktu dan rakyat kecil di bawah”!! ( Tim – 01)
